Dualisme Jepang Terhadap Indonesia
 |
| Dok : Pribadi |
Perlu menjadi catatan bahwa di tahun 1978, ratusan orang yang dianggap komunis dan terlibat dalam pristiwa 1965 baru dibebaskan dari Pulau Buru. Secara kebetulan penelitian Aiko yang terfokus pada perubahan sosial masyarakat Jawa pada masa pendudukan Jepang mengantarkannya kepada eks-tapol 65 itu, yang pada saat pendudukan Jepang juga memiliki peran yang sangat siknifikan.
Aiko sendiri datang ke Indonesia pada tahun 1972 dalam rangka melakukan study mengenai perubahan sosial di Jawa dan menghasilkan disertasi yang sudah dibukukan serta di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Mobilisasi dan kontrol ; Indonesia masa pendudukan Jepang”. Di akuinya sempat ada kendala pada saat kedatangannya ke Indonesia, saat berada di Bandara Kemayoran beberapa buku bahan studinya di tahan selama satu minggu untuk dilakukan screaning.
Ia juga sempat akan dipanggil oleh pihak BAKIN guna mencari tau aktifitas politiknya, karena pada tahun 1968 ia termasuk orang yang diberangkatkan ke China sebagai anggota “Student Friendship Group”. Akan tetapi akhirnya lolos berkat bantuan Kedubes Jepang yang kenal dengan pihak TNI.
Selain itu, sumber dalam penelitian ini juga mengunakan dokumen-dokumen Kementerian Luar Negeri Jepang [MOFA], arsip-arsip dari Amerika, beberapa memoar yang ditulis oleh mantan Perdana Menteri Jepang pada tahun tahun itu, tulisan-tulisan Jurnalistik, dokumen Partai Komunis Jepang dan memoar Dewi Sukarno yang juga mendapat perhatian khusus dalam buku ini.
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang sejatinya baru dimulai setelah 6 tahun Indonesia merdeka tepatnya tahun 1951. Sejak ada pembicaraan di internasioanl tentang biaya ganti rugi setelah Perang Dunia II. Indonesia dalam hal ini Sukarno menilai “pembicaraan ini” akan membantu Indonesia di tengah situasi ekonomi yang menyulitkan pada masa itu.
Negoisasi harga yang harus dibayar cukup panjang, karena antara kedua negara sama-sama bersihkeras mempertahankan argumennya terkait alasan pengajuan harga ganti rugi. Djuanda kartawijaya yang pada saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri di utus ke Tokyo untuk memulai negaoisasi harga, dan Indonesia menilai 17,5 miliar dolar AS adalah harga yang pantas untuk biaya ganti rugi dan belum termaksud menghitung korban jiwa yang dihasilkan oleh perang.
Sebaliknya, penolakan keras datang dari parlemen Jepang yang menggap bahwa angka itu terlalu tinggi untuk keadaan Jepang saat itu. Mereka mengunkan pasal perjanjian pampasan perang yang di deklarasikan pada tahun yang sama di San Fransisko bahwa “Jepang juga perlu mempertahankan ekonominya sendiri, sumber daya jepang saat ini tidak mencukupi untuk membayar pampasan perang bagi semua kerusakan dan penderitaan dan pada saat yang sama memenuhi kewajiban yang lain”.
Pada faktanya, baru di tahun 1957 di Jakarta kedua negara menyepakati angka yang harus dibayar oleh Jepang untuk Indonesia. PM Kishi berkunjung ke Indonesia khusus menemui Soekarno guna membicarakan ini. Melalui perhitungan yang pas kedua negara memiliki angka yang berbeda. Uniknya Sukarno hanya mengajukan angka 177 juta dollar AS sementara dalam hitungan Jepang seharusnya 240 juta dollar AS. Bahkan setelah di ingatkan oleh asissten penerjemah atas kekeliruan Sukarno, PM Kishi hanya menyatakan “ Kita tidak usah mempersoalkan hal-hal sepele”
Babak baru hubungan diplomatik Indonesia Jepang dimulai. Berbarengan dengan deal politik dengan Jepang, Indonesia segera melakukan nasionalisasi aset-aset milik Belanda yang masih beroprasi. Aiko menduga langkah politik Sukarno ini terkait adanya kepastian pembayaran biaya pampasan perang oleh Jepang. Biaya itu digunakan untuk mengoprasikan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang akan di nasionalisasi.
Disisi lain, perjanjian antara Sukarno dan Kishi juga membahas mekanisme pembayaran yang salah satunya adalah dengan memberikan bantuan dalam bentuk “jasa”. Ada beberapa perusahaan dan pekerja teknisi dari Jepang yang masuk ke Indonesia sebagai bentuk bantuan. Tak luput Jepang juga membuka kantor perwakilan jurnalistik.
Dana pampasan perang dalam bentuk jasa orang Jepang pada umumnya berbentuk proyek-proyek infrastruktur, gedung-gedung pabrik dll,. Biasanya mereka dipakai sebagai pembuat proposal dengan format yang biasa di pakai dan diterima oleh pemerintahan Jepang. Orang-orang ini rata-rata memiliki hubungan dengan orang-orang dipemerintahan Indonesia sejak masa pendudukan Jepang.
Aiko mencatat bahwa dalam proses merumuskan proyek-proyek, ide awalnya sering secara tidak resmi disarankan oleh perusahaan-perusahaan swasta Jepang kepada departemen terkait di pemerintahan Indonesia. Biasanya lebih banyak diterima karena mereka mengerti proposal-proposal yang sesuai dengan standar pemerintahan Jepang, dan biasanya orang-orang ini adalah agen dari perusahaan swasta jepang yang kemudian mendapat tender dari pihak pemerintah Jepang. Banyak pengusaha-pengusaha Jepang bersaing untuk mendapatkan proyek ini dan orang-orang Jepang berlomba mendekati petinggi-petinggi pemerintahan Indonesia.
Begitu massifnya kerja-kerja ekonomi dan politik dengan Jepang, Indonesia dengan Sukarnonya tetap tidak melupakan sikapnya terkait poros baru dunia. Di tengah gempuran politik Kapitalisme dan Komunisme Indonesia masih berpegang teguh kepada politik non-blok. Pada tahun 1955 Jepang datang pada perhelatan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan oleh Sukarno dengan semangat Anti Kolonialisme dan Imperialisme.
Jepang masih menunjukan dirinya sebagai negara bangsa Asia yang mendukung nasionalisme guna memerangi bangsa-bangsa imperial. Bahkan di beberapa kesempatan Jepang seolah tidak peduli kalau-kalau sikapnya yang mendukung Sukarno akan berdampak kepada negara-negara barat. Tanpa memedulikan kepeningan bangsa barat yang secara tidak langsung di titipkan kepda Jepang terkait pembendungan komunisme di Asia Tenggara khususnya Indonesia, Jepang tetap pada pendiriannya yang juga punya maksud kepentingan ekonomi politiknya.
Bagi negara-negara Barat terutama Amerika, Jepang dipakai sebagai kepanjangan tangan mereka di Indonesia atau menurut Sasaki tokok Partai Komunis Jepang ; Jepang adalah brokernya Amerika. Karena praktis sampai pada saat itu hanya Jepang yang bisa masuk sedekat itu dengan Indonesia khusunya Sukarno. Sekalipun tidak menutup mata, kita perlu menjelaskan bahwa Amerika melalui agen-agen PSI dan Angkatan Darat cukup intens menjalin komunikasi.
Jepang dan Pristiwa G30S
Menjelang october 1965, secara politik Indonesia mengambil sikap yang menggemparkan dunia. Januari 1965 Sukarno menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB yang dikarenakan terpilihnya Malasiya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Baik Jepang maupun bangsa Baratpun bingung menghadapi ini.
Benar saja Sukarno mulai secara terbuka membangun koneksi dengan Tiongkok yang baru saja berhasil untuk pertama kalinya membuat percobaan sejata Nuklir pada tahun 1964. Sadar akan situasi seperti ini, Amerika melalui PBB meminta Jepang untuk lebih aktif mempengaruhi arah kebijakan politik Sukarno. PM Sato yang secara karakteristik sangat tidak suka dengan Sukarno terlihat enggan menanggapi permintaan AS yang secara umum meminta Jepang menjembatani konflik Indonesia dengan Malasyia. Bahkan PM Sato selalu menghindari kontak langsung dengan Sukarno.
Di internal Jepang sendiri, beberapa politisi serta pejabat negara mulai tidak menaruh simpati dengan Sukarno atas sikap politiknya yang terlalu progresif. Hanya beberapa yang masih menaruh simpati kedapa Sukarno, salah satunya adalah Kawashima Shojiro, deputi ketua Partai Liberal Demokrasi dan menjabat Menteri Negara urursan Olimpiade Jepang.
Kawashima diutus ke dalam pertemuan peringatan ke 10 KAA Bandung sekaligus membawa agenda penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Malasyia dan meminta Sukarno pada bulan Mei untuk berkunjung ke Tokyo bertemu dengan PM Malaisya Rahman untuk penyelesaiian konflik. Sebagai gantinya, Jepang berjanji akan datang dan mendukung pertemuan KAA ke II di Aljazair.
Di saat yang sama PM Tiongkok Zhou En-Lai juga datang mengunjungi Indonesia dalam peringatan 10 tahun KAA dan meminta Sukarno untuk teteap pada garis politik Ganjang Malaisya. Ironisnya Sukarno mengabaikan permintaan Jepang dan memilih mendengarkan masukan dari Zhou En-Lai. Yang menarik dan sangat mengejutkan adalah saat kedua negara itu (Jepang-Tiongkok), Sukarno mempertemukan keduanya yang secara politik keduanya belum membuka hubungan diplomatik pada saat itu.
Dibulan September intensitas politik di Indonesia meninggi, santer kabar tentang isu Dewan Jendral yang akan menggulingkan pemerintahan Sukarno. Pada pagi dini hari tanggal 1 Oktober telah terjadi penculikan disertai pembunuhan terhadap beberapa Jendral Tinggi Angkatan Darat. Sebanyak 7 ditambah satu putri A.H Nasution dilaporkan terbunuh.
Ada banyak versi yang melingkupi aktor dibalik gerakan ini. Akan tetapi di pemerintahan selanjutnya setelah Sukarno kehilangan otoritas, melalui Supersemar di bawah Angkatan Darat, Suharto mengumumkan dalang dibalik pembunuhan beberapa Jendral Tinggi Angkatan Darat ini adalah PKI dan menyatakannya sebagai Partai terlarang.
Namun, ada yang jauh lebih mengerikan dari sekedar pembunuhan 7 Jendral Angkatan darat ini. Yakni, beberapa minggu setelah dikeluarkannya Supersemar, Suharto menyatakan PKI sebagai partai bertanggung jawab penuh atas terbunuhnya Jendral Angkatan Darat ini. Tak disangsikan lagi beberapa bulan kemudian terjadi pembantaian yang mengrikan di sepanjang pulau Jawa. Baik dari ujung barat hingga ke ujung timur pulau ini.
Lalu bagaimana dengan Jepang? apa yang mereka tau tentang Gerakan 1 Oktober ini? Dan bagaimana sikap mereka terhadap pembantaain yang terjadi di sepanjang tahun itu?
Kedutaan Jepang di Indonesia merasa kaget setelah beberapa jam terjadi pembunuhan. Pasalnya Dubes Jepang di Indonesia Saito Shizuo sedang berada di Jawa Tengah menghadiri peresmian pabrik pemintal benang yang di bangun oleh perusahaan swasta Jepang dan akan bertolak kembali menuju Bandung. Kabar tentang pembunuhan itupun sampai di telinga Saito. Segera mereka semua memutuskan kembali lagi menuju Jakarta pada tanggal 2 Oktober.
Sesampainya di Jakarta, segera Saito berkomunikasi dengan Dewi dan terus menerus bertukar informasi dengan pihak kedutaan negara-negara barat. PM Jepang Sato mengirimkan pesan kepada Sukarno yang berisi ungkapan rasa penyesalan atas usaha pembunuhan terhadap dirinya dan bersyukur mendengar kabar dirinya masih selamat. Pesan ini disampaikan oleh Dubes Saito pada tanggal 12 Oktober dan berkesempatan membicarakan perihal insiden itu.
Yang menarik adalah pengakuan Sukarno pada saat berbincang dengan Saito pada kesempatan itu. Ia (Sukarno) menolak tuduhan atas rumor bahwa ada intervensi dari pihak Tiongkok dalam hal ini dan malah memandang curiga kepada pihak Amerika Serikat karena beberapa hari sebelum peristiwa terjadi seluruh staf Kedubes AS telah direncanakan untuk dievakuasi.
Sampai disana Saito mendapat kesan bahwa Sukarno masih bisa di jadikan pegangan sebagai tokoh yang dapat menstabilkan keadaan di Indonesia. Mengingat bahwa sampai sejauh ini belum ada orang yang bisa secara posisioning berdiri sama tegak dengan posisi Sukarno. Jepang pun di nilai oleh AS dengan ungkapan orang yang masih terhipnotis oleh sihir Sukarno sebagai orang yang paling “penting” dan sangat berhati-hati untuk tidak memusuhinya.
Bagi Amerika— yang sedari awal sangat tidak suka terhadap gaya kepemimpinan Sukarno—tinggal menunggu waktu yang pas hingga Angkatan Darat mampu menjadi otoritas politik yang kuat dan bisa mengendalikan arah kebijakan politik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi Amerika untuk masuk ke dalamnya.
Sikap Jepang yang masih percaya terhadap kepemimpinan Sukarno pun tak berlangsung lama dari sejak Dubes Saito bertemu. Segera Jepang mencari informasi terkait gerakan-gerakan yang berada di seberang Sukarno. Hatta dinilai memiliki representasi atas kelompok-kelompok yang anti terhadap kepemimpinan Sukarno ditambah dengan informasi seorang Mahasiswa Indonesia di Jepang yang pada saat itu bekerja sebagai wartawan, Alifin Bey.
Saat itulah Jepang mulai mengambil sikap membelakangi Sukarno. Sesuatu yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ambiguitas ini di latarbelakangi oleh modus ekonomi yang membuat Jepang harus mencari aman atas posisioning negaranya terkait keberlangsungan ekonominya atas di Indonesia setelah Sukarno dan di mata dunia.
Semangat itu tersirat sejak jauh-jauh hari seperti yang di ungkap oleh Menteri Luar Negeri -nya sendiri saat pidato di depan para pengusaha Jepang tahun 1955; pembayaran hutang pampasan perang ini jangan dilihat sebagai sebuah tanggung jawab dan kewajiban. Ini adalah kesempatan kita untuk mengambil keuntungan ekonomi atas pembangunan di Asia tenggara.
Pembantaian Massal
Dalam buku ini, Aiko menyatakan dengan nada heran bahwa masyarakat Jepang tidak banyak yang mengetahui tentang pembantaian massal yang terjadi di Indonesia setelah peristiwa pembunuhan ketujuh Jendral AD. Dibuktikan pada saat pemutaran film The Art of Killing besutan karya sutradara Joshua Oppenhaimer digelar di Jepang pada tahun 2014 lalu. Ada banyak warga Jepang yang menanyakan sendiri kepada Aiko dengan nada keheranan terkait peristiwa mengerikan itu.
Tak banyak memang yang bisa diberitakan kepada publik Jepang saat-saat pembunuhan Jendral itu terjadi. Berita yang muncul pertama di publik Jepang adalah justru dari laporan seorang kameramen berkebangsaan Jepang yang sedang memproduksi Film di Indonesia, tepat pada tanggal 2 Oktober ia pulang ke Jepang dan informasinya di tulis pada hari berikutnya tanggal 3 Oktober.
Selanjutnya surat kabar di Jepang mendapat data terkait situasi di Indonesia melalui kantor cabangnya di Malaisya dan Singapur, mengingat mencekamnya situasi pada saat itu sehingga berdampak kepada fasilitas komunikasi yang sempat terputus/tidak berfungsi.
Kenyataan-kenyataan itu membuat keterlambatan informasi yang masuk kepada publik Jepang. Aiko bahkan mencatat beberapa momen pengiriman berita yang secara “kebetulan” bisa di bawa ke Jepang. Seperti menitipkan kepada mahasiswi Jepang yang sedang study di Indonesia dan akan kembali ke Jepang pada masa itu. Kemudian mengandalkan beberapa memoar pengalaman perjalanan staf-staf Kedubes Jepang di Indonesia.
Informasi yang dapat dikumpulkan media Jepang terkait peristiwa ini baru secara massif di cacat oleh para wartawan Jepang setelah minggu ke dua terlebih sebenarnya di akhir-akhir tahun 1965 saat suhu politik Indonesia. Enggel liputan para redaktur surat kabar di Jepang mengarah kepada pertarungan politik antara Sukarno, PKI dan Angkatan Darat. Sekalipun ada kenyataan bahwa narasi tentang pembantaian yang di alamai oleh manusia Indonesia se-Jawa Bali tercatat meskipun tidak banyak.
Tak banyak reaksi dari masyarakat jepang sendiri terkait pembunuhan massal itu. Yang dalam kaca mata Aiko, masyarakat tak banyak bersikap terkait pembunuhan itu cerminan dari sikap pemerintahan Jepang sendiri terkait ini.
Yang dalam anggapan John Rossa, beberapa penulis (baik produk penelitian-jurnalistik) abai memastikan “nyatanya” pembantaian orang yang terjadi di Indonesia. Jumlahnya tidak main-main, sekalipun belum ada data yang pasti karena setiap instansi memiliki versinya masing-masing.
Dengan pasti sikap Jepang berubah setelah peristiwa ini. Bukannya mengambil langkah yang tepat dan cepat untuk mencegah terjadinya pembunuhan massal, Kabinet Sato Jepang malah mengirim bantuan ekonomi kepada kelompok reaksioner yang melawan Sukarno dengan dalil penyelamatan rakyat Indonesia dari krisis ekonomi.
Ratna Sari Dewi, istri yang sangat dicintai oleh Sukarno menuturkan bahwa ada bantuan yang diberikan secara massif kepada pemimpin kelompok mahasiswa anti Sukarno sebesar enam juta yen. Dana ini diberikan secara tidak resmi (rahasia) kepada Sofjan Wanadi.
Dan setelah tahun-tahun yang gelap ini, sekian banyak dari kita dapat melihat dengan jelas ekspansi ekonomi Jepang dapat berjalan dengan mulus hingga ke level yang paling kecil. Bagi kita yang hidup di generasi 90an, mungkin sudah tak asing lagi dengan berbagai macam komik serta film manga yang beredar seperti “Doraemon”, “Dragon Ball” dst,. Semua ini berkaitan dengan kejatuhan Sukarno dimana Jepang juga punya andil besar terhadap itu. Tabik
25 Oktober 2015, Rawamangun.
kenangkelana
Komentar
Posting Komentar