DISELA KATA

Read

[UNDUH] Kepribadian Nasional - Majelis Luhur Taman Tiswa

Read

We Make The Road by Walking

Read

Dengan sengaja saya cari lagi buku terbitan temen-teman Transformasi yg waktu itu-keredaksianya- dipimpin oleh romo Wahyu Arifin. sudah beberapa kali bolak-balik gk pernah nemu, sampai akhirnya tadi dgn tdk sengaja terlihat, nampak, diantara tumpukan majalah-majalah usang.

Buku ini cukup menarik, karena dihadirkan dalam bentuk dialok -- seperti membayangakan karya karya Plato yg juga kebanyakan berbentuk dialok -- antara Paolo Freire dan Myles Horton.

Nama Freire agak lebih populer di telinga intelektual Indonesia, jika dibandingkan dengan Myles Horton. setidaknya itu pengakuan Prof. Tilaar dalam kata pengantar buku ini (krn sy tidak merepresentasikan intelektual dan juga baru tau Myles Horton dr buku ini).

Horton and Freire

Keduanya lahir dan tumbuh berkembang menjadi seorang "expert" di situasi yg secara sosial-politik-kuktur sangat jauh berbeda. Pengalaman-pengalaman intelektual dan perjuangan untuk pendidikan yg memerdekaan juga berbeda.

Jika Freire hidup dengan alam intelektual bergengsi, Horton justru tumbuh di lingkungan pendidikan yang biasa biasa saja. Freire bekerja pada ruang formal pendidikan (seperti kementerian) sementara Horton justru menghidupi pendidikan alternatif dengan mendirikan Higlander Folk School.

Uraian uraian panjang mengenai strategi dan taktik sangat banyak ditemukan di setiap lembaran-lembaran buku ini. Guna menghadapi apa yg disebut oleh Tilaar dalam pengantar buku ini sebagai "governmentally" yg merampas kebebasan manusia.

Merapihkan pendidikan kita dengan kegiatan baris berbaris serta upacara bendera tidak sama sekali saya temukan dalam buku ini. Seperti yg sudah ditandatangani program kerja sama antara Mendikbud dan TNI; Bina Siswa.

Nilai-nilai luhur nasionalisme, disiplin, bertanggung jawab, jujur d.l.l, seperti yg diharapkan Muhadjir selaku Mentri Pendidikan sebenarnya bisa dikejar dengan mendorong siswa perpikir kritis dan logis, menggantikan model pendidikan yg kaku cenderung formalis, administratip dan karitatif.

Selain bermimpi tentang menyiapkan manusia Indonesia yg siap berkerja di "zaman modal" (mengutip Tan Malaka), mestinya pak Muhadjir juga bicara tentang publik baru, pengetahuan baru, dan bagi Horton semua itu bisa dimulai dgn partisipasi di ruang pendidikan.

Seperti judul buku ini, Freire berkeyakinan kita dapat meretas jalan masa depan dengan melangkah (berproses).

Sekolah Farming Menengah Atas : Sebuah Pengalaman Sekolah Vokasi di Indonesia.

Read

1 Comments

doc-pribadi

Kira-kira seminggu lalu (13/7), saya dihubungi pak guru Harris Malikus untuk urusan yang tidak saya duga sebelumnya. "bib temenin liat rangka motor CB donk di daerah Manggarai-Jakarta Selatan. Saya jawab "oke, ketemu di alfamaret tempat biasa".

Sesampainya disana, kita jumpa, berbasa-basi dan segera menunju lokasi bengkel. Tanpa saya sadari sejak ketemu di alfamaret dia mengulang-ulang kalimat "nanti rangkanya lo taroh tengah aja, enteng kok".

Sampai sana saya sadar kalo ternyata, saya yang akan nenteng itu rangka CB dari Manggarai ke Cinangka, Depok. Ajegile!!! saya ngeluh ngeluh ke pak guru. Jam 4 sore, waktunya orang pulang kerja ditambah nenteng rangka. Amsyong udah

Setiba di lokasi bengkel, Setelah telpon telponan, ternyata sang penjual tidak sedang ada di lokasi. Saya merasa rada lega. Sementar pak Guru nampak sebaliknya, rada murung.

Sebagai teman baik yang kenal dengan orang ini, saya ajak beliau berkunjung ke salah satu toko buku bekas di dekat stasiun, kecintaanya kepada bahan bacaan adalah alasan saya memilih tempat berteduh di sana sore itu. Dan di toko buku bekas itu lah secara tdk sengaja juga, saya berjumpa dengan buku tipis, lapuk yang berjudul : "Riwayat Pendirian SFMA Se-Jawa Tengah".

Melihat namanya saya masih terasa asing, "SFMA", sekolah apaan ini ??, begitu membuka lembaran pertamanya tertulis Perjalanan Bpk Sarino Mangunpranoto (eks Mentri Pendidikan era Demokrasi Liberal) atas perintah negara selama 8 bulan untuk mempelajari Pendidikan Keterampilan (Vacational Education).

Sontak saya langsung membelinya dan baru bisa membaca dua hari belakangan. Dan tulisan ini berurusan dengan isi buku yang bercerita tentang salah satu pengalaman pendidikan vokasi di Indonesia.

Hembusan untuk mendorong pendidikan vokasi (lagi) di Indonesia belakangan ramai lagi dibicarakan. Di tengah pembicaraan seperti itu, buku ini saya kira bisa menjadi pelajaran.

Sebelum asal sebut untuk melahirkan program untuk urusan orang banyak. Pihak pemerintah pada tahun 1958 mengirim utusan yang diwakili oleh Sarino Mangunpranoto untuk berangkat ke Amerika Serikat dan negara-negara Skandinavia.

Di AS, negara berharap dapat mengambil contoh dari pendidikan vokasi yang emiliki latar-belakang industri. Sementara di negara-negara Skandinavia, Indonesia berharap belajar banyak tentang urusan yang berhubungan dengan agraria..

Benar saja, Sarino Mangunpranoto terpincut dengan sebuah sekolah di Denmark bernama "Folks Hohe Schule" (di teks buku tertulis seperti itu, mungkin seharusnya Folks High Schule). Sebuah sekolah keterampilan agro-economics.

Sekolah ini kurang lebih ditempuh selama 5 bulan, dengan pendekatan studi kasus, yang mempersoalkan pengalaman selama praktek menjadi petani, serta membongkar problem-problem yang menjadi hambatan selama ini.

Setiba di Indonesia, situasi politik-pendidikan di untungkan dengan gagasan PANCAWARDHANA yang secara langsung juga memberikan peluang untuk pengembangan pendidikan keterampilan seperti yang sudah dibayangkan oleh Sarino Mangunpranoto dalam lawatanya ke luar negeri.

***
Ungaran, 1961, akhirnya didirikan Sekolah Farming Menengah Atas. Dikepala-sekolahi oleh Ibu Sumerapi. Pendirian SFMA ini berlandaskan atas pengembangan ide tentang Pendidikan Masyarakat, usaha menemukan model "Pendidikan Baru" yang relevan dengan kehdupan dan penghidupan.

Membayangkan tentang Masyarakat ajar-mengajar inilah poin sebenarnya dari pendidikan SFMA, dengan sistemnya yang terintegrasi dengan masyarakat dan masyarakat berorientasi kepada sekolah adalah sebuah kultur baru yang segera harus dibentuk.

Mendorong terciptanya Publik Baru (masyarakat baru) dengan meninggalkan basis kultur dan kondisi sosial ekonomi serta sosial politik khas ala Indonesia, sepertinya cuma sekedar menciptakan intelektual tukang yang sekedar bekerja untuk urusan perut.

Ada contoh yang dikemukanan dalam buku ini dari lawatan Sarino. Di Eropa, ada tanah pertanian seluas mata memandang dengan jumlah ratusan hektar dan dimiliki oleh seorang pertani. Namun di Indonesia, ada ikatan kolektif dalam kehidupan petani desa yang merupakan kultur terun menurun dalam mengelola ratusan hektar tanah itu. Ikatan kultural itu digunakan untuk membangun kehidupan sosial ekonomi bersama (gotong royong).

Masyarakat pasti berubah. Tantangan dan hambatan juga ikut berubah seiring perkembangan zaman. Di tahun 1974 diadakan seminar untuk menerima input serta rekomendasi atas pengalaman 12 tahun perjalanan SFMA.

Pengembangan riset inovasi serta mengukur dampak kehadiran sekolah vokasi ini bagi masyarakat sekitar terus digulirkan setelah itu. baik kulitatif maupun kuantitatif.

Sampai tahun 1979 telah berdiri kurang lebih 10 sekolah vokasi yang beredar di Jawa Tengah. ada yang berkembang dan ada yang mati karena sebab-sebab yang belu diselidiki oleh tim Sekolah.

SFMA adalah sekolah keterampilan yang mencari jalannya sendiri sebagai usaha eksperimental dalam urusan ke agrariaan/farming dan pendidikan desa. lulusan SFMA harus kembali lagi sebagai "orang desa" yang cinta akan tanah dan air desa (negeri) nya.

Lalu bagaimana dengan sekarang, bukanya tol sudah mengakses desa-desa? infrastruktur industri sudah berjalan. format apa yang mau dipakai untuk urusan pendidikan kita sekarang ??

***
Sarana kehidupan seperti tanah dan air bukanlah tujuan hidup sebenarnya, melainkan Ridho Tuhan Semesta Alam. --- begitu kalimat penutup dari buku ini.

Riwayat Pendirian SFMA Se-Jawa Tengah
Yayasan Dewantara Suwakul Urangaran
tanpa-tahun

Vietnam; konsolidasi demokrasi 1945-1975

Read

Ho Chi Min

Vietnam adalah salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara yang secara politik mengambil jalan pemahaman komunisme. Dalam catatan sejarahnya, perang kemerdekaan bangsa Vietnam tidak bisa dilepaskan dari kegigihan dan militansi hampir sebagian besar kelompok kelompok komunis yang menentang dominasi ekonomi dan politik di negerinya. Imperialisme kira kira itu yang menjadi alasan bersatunya hampir semua bangsa bangsa di Asia Tenggara dalam hal menentukan nasibnya sendiri, termaksutd Vietnam di dalamnya.

Dalam legenda, kerajaan awal yang berdiri di wilayah Vietnam adalah Van Lang sekitar tahun 279 SM. Selain kerajaan Van Lang ada juga kerajaan Au Lac yang berdiri sekitar tahun 270 SM sampai datangnya bala tentara dari kerajaan China[1] yang mengahacur leburkan kerajaan itu. Kehidupan Vietnam berganti, pada abad ke dua dominasi orang orang Cina merasuk hampir setiap relung dalam praktik berkehidupan bangsa Vietnam, mulai dari ekonomi-politik-sosial budaya[2].

Kehidupan ekonomi-politik Vietnam berada langsung di bawah kekuasaan kekaisaran China. Hampir sebagian besar masyarakat Vietnam menjalankan nilai-nilai Konfusianisme karena pengaruh itu. Selain itu pula kita dapat melihat pengaruh Bbangsa China di Vietnam dari aksara dan bentuk bangunan yang kesemuanya bercorak ke-China-China-an[3], dan pada akhirnya akulturasi ini membentuk kebudayaan Vietnam sampai sekarang.

Sejarah Vietnam bisa dimulai dari ketika dominasi China atas Vietnam dimulai[4], dimana catatan catatan atas wilayah (Vietnam sekarang) itu banyak ditemukan. Ini berkat tradisi masyarakat China yang sudah mengenal dunia tulis menulis dan punya keberanian untuk mencatat apapun yang terjadi.

Sampai pada akhirnya belenggu atas pendudukan dinasti China di Vietnam berakhir pada 938M. Namun sejarah kolonialisasi Vietnam tidak sampai disana, perjalanan mengelilingi dunia timur jauh membawa misionaris Perancis sampai ke tanah “paman ho” yang bernama Alexander de Rhodes di Tourane pada 1615 dan berhasil sampai pada tahun berikutnya di datangkan lebih banyak lagi misionaris agama dari prancis sampai pada akhirnya mereka membangun organisasi bernama “Societe des Missions Entrangeres”[5], awalnya laporan sang misionaris atas wilayah temuannya kepada Louis raja Prancis tidak memberikan ancaman yang penting, sebab tidak ada bagian ekonomi di wilayah itu bisa dijadikan sumber penghasil perekonomian yang baik.

Usulan atas pembangunan koloni di Vietnam ditentang oleh sebagian orang di kalangan kerajaan Prancis karena akan menghabiskan biaya ketika Prancis harus mengurusi wilayah kolonial lainya di bagian Afrika. Di pihak lain, sebagian orang beranggapan bahwa pendudukan atas vietnam itu menjadi penting karena prancis bisa membangun sesuatu dalam pengertian basis pangkalan militer di wilayah Asia Tenggara meskipun resiko terbesar nya dia berhadapan dengan Inggris juga Belanda yang sudah mengkapling-kapling wilayah Asia Tenggara menjadi jatah ekonomi nya.

Di sini menjadi menarik karena mulai muncul kelompok baru yang siap bersaing dalam merebutkan wilayah Asia Tenggara, mereka berlomba lomba memeras hasil bumi dan keringat masyarakat setempat dengan metodologi dan teknologi yang beragam sampai tetes perasan terakhir demi kepentingan industrialisasi barat dalam menjalankan roda perekonomian negaranya.

Berbarengan dengan skema penghisapan dan penindasan itu di periode kemunculan gagasan soal Liberalisme yang menyatakan pembalasan hutang budi atau pemanusiaan penindasan muncul kelompok kelompok yang menentang keras praktek kolonialisasi dan imperialisasi ala barat terhadap negaranya singkat kata tumbuh berkembangnya Nasionalisme di sela sela kemajuan penindasan yang terjadi di Asia Tenggara termaksud Vietnam. Pemerintah kolonial Prancis merasa memiliki White Man Burden dan ingin membalas budi kepada penduduk pribumi dan juga menciptakan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Prancis membentuk pendidikan model Eropa yang ditujukan untuk kalangan elite pribumi dan dimaksudkan untuk menjadikan mereka sebagai penguasa lokal yang dapat mengatur wilayahnya agar kepentingan eksploitasi kolonial selaras dengan rakyat.

Pendidikan modern kolonial dimulai pada 1907[6], kemunculan nasionalisme Asia Tenggara juga bisa dipastikan dengan kemenangan orang Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang mematahkan mitos bahwa kulit putih tidak bisa dikalahkan oleh orang orang kulit berwarna. Berkat pendidikan modern itu lah kemudian muncul organisasi politik pertama pada tahun 1906 bernama Viet Nam Duy Tan Hoi (Liga Modern Vietnam) oleh oleh Phan Boi Chau pada 1906 di Jepang, dan gerakan ini didukung oleh pangeran Cuong De.[7]

Pada saat meletus nya Revolusi di China tahun 1911, beberapa pemuda vietnam yakni Phan Boi Chau dan pangeran Cuong De pergi ke China untuk melihat jalannya revolusi yang digerakkan Dr. Sun Yat Sen tersebut. Kemudian pada tahun yang sama, Phan Boi Chau bersama Pangeran Cuong De mendirikan Viet Nam Quong Poc Hoi (Liga Restorasi Vietnam) di Canton [8]. Di era ini tumbuh gerakan-gerakan politik yang radikal dan juga anarkis.

Gerakan komunisme telah hadir di Vietnam dan juga membuat kekacauan-kekacauan politik. Orang Vietnam mengenal komunisme dari Ho Chi Minh yang sebelumnya telah mengenal ideologi tersebut sewaktu ia berada di Eropa. Ho Chi Minh berpandangan bahwa komunisme akan membawa kemerdekaan bagi Vietnam[9]. Pada tahun 1939 pecah Perang Dunia II, negara Prancis porak poranda diserang Nazi Jerman. Sebagian wilayah Prancis kemudian berada di bawah pemerintahan Nazi Jerman, yang dikenal dengan nama Vichy France.

Wilayah koloninya di Asia Tenggara terancam diokupasi Jepang. Namun nasib koloni Prancis di Asia Tenggara berbeda dengan koloni Inggris maupun Belanda. Prancis tetap memegang administrasi pemerintahan kolonial, walaupun Jepang diperbolehkan mengeksploitasi sumber daya alam dan mendirikan basis militer. Pemerintahan jajahan Prancis pada masa pendudukan Jepang tetap menjalankan kegiatannya dengan intruksi dari pemerintahan negeri induk Vichy France. Pada masa ini tumbuh harapan di kalangan rakyat Vietnam akan kepastian merdeka dari kolonialisme Prancis.

Pada masa perang tersebut, kelompok-kelompok pro kemerdekaan berhaluan nasionalis mendapat sokongan dari Cina. Mantan-mantan anggota VNQDD yang bersembunyi di Cina, pada bulan Oktober 1942 di kota Luichow membentuk Dai Viet Quoc Dan Dang (Partai Nasionalis Vietnam). Dai Viet kemudian berkoalisi Vietnam Restoration League yang dipimpin pangeran Cuong De. Koalisi ini kemudian dikenal dengan Viet Nam Cach Menh Dong Minh Hoi (Partai Liga Revolusi Vietnam/ disingkat Dong Minh Hoi).[10]

Sebelumnya, kelompok pro komunis telah membentuk “United Front” yang bertujuan memusatkan kekuatan-kekuatan komunisme di bawah satu komando untuk memerdekakan Vietnam. “United Front” ini dibentuk pada pertemuan komite pusat ICP di bulan Mei 1941 di Kwangsi, China, yang dikenal dengan Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi (Liga Kemerdekaan Vietnam/ dikenal dengan Viet Minh).[11] Namun, pendirian organisasi ini tak disukai China sebab berhaluan komunis.

China yang pada waktu itu dipimpin oleh rezim Chiang Kai Sek hanya mendukung kubu nasionalis. Ho Chi Minh sempat dipenjara beberapa saat setelah pertemuan di Kwangsi tersebut.[12] Pada 9 Maret 1945, pihak Jepang mengambil alih pemerintahan Vichy France. Bao Dai dari keturunan dinasti Nguyen segera memproklamasikan “kerajaan Annam”-nya tidak lama setelah “coup d’etat” Jepang. Hal ini mendorong kelompok-kelompok pro kemerdekaan untuk segera mengambil tindakan.[13]

Di bulan Agustus revolusi Vietnam dimulai. Tujuan revolusi adalah kemerdekaan yang mutlak atas negara Vietnam, yang berarti mengusir kekuatan imperialis asing. Pada 10 Agustus 1945 Viet Minh menyatakan perang melawan Jepang. Tanggal 19 di bulan yang sama Viet Minh berhasil menduduki Hanoi, dan sepuluh hari kemudian pemimpin ICP, Ho Chi Minh, membentuk Pemerintahan Sementara yang bertempat di kota Hanoi.

Tidak lama setelah itu, tanggal 2 September 1945 Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam (DRV atau Democratic Republic of Vietnam dalam bahasa Inggris) di Hanoi[14]. Kenyataannya, kemerdekaan Vietnam seutuhnya tidak diakui Prancis. Pasca proklamasi terjadi perang kemerdekaan, yang dikenal dengan “People War”.

Perang revolusi kemerdekaan dimulai tahun 1949, ketika dimulainya aksi polisionil oleh pihak Prancis. Pemerintahan Bao Dai yang ditunjuk Prancis menciptakan kekecewaan rakyat Vietnam dan berujung pada peperangan antara Vietnam dengan Prancis. Terlebih lagi di pihak RDV yang menginginkan kemerdekaan atas seluruh Vietnam. Tokoh-tokoh RDV, terutama yang berhaluan komunis, tidak mengakui pemerintahan bentukan eks penjajahanya. Perang kembali berkobar, dan berakhir pada jatuhnya benteng pertahanan Perancis di Dien Bien Phu oleh serangan tentara Viet Minh tahun 1954.

Daftra Pustaka

Kahin, George McTurnan (ed). 1980. Governments and Politics of Southeast Asia. Itacha: Cornell University Press

Pike, Douglas. 1968. Vietcong The Organization and Technique of The NLF of South Vietnam. New York: M.I.T Press

Tanham, George K. 1961. Communist Revolutionary War. New York: Frederick A. Preager Publihsher

Trager, Frank N. 1966. Why Vietnam?.New York: Frederick A. Preager Publisher

Josep Buttinger. Vietnam; A Political History. Ney York; Frederick A. Preager Publisher

–– ADVERTISEMENT ––

[1]Josep Buttinger. Vietnam; A Political History, hal : 19. Kerajaan Au Lac hancur pada tahun 207 SM di tangan tentara tentara China.

[2]Kahin(ed). Governments and Political of Southeast Asia, hal : 37

[3]Ibid. hal 38

[4]Menurut Kahin.Ibid. hal 37

[5]Trager.Why Vietnam?. Hal : 25

[6]Ibid. Hal ; 42-43

[7]Ibid. Hal ; 43-45

[8]Ibid. Hal ; 48

[9]Podge and Hammond Rolp. Communist in Vietnam a Documentary Study. Hal ; 17

[10]Trager.Why Vietnam?. Hal : 55

[11]Douglas Pike dalam Viet Cong: The Organization and Technique of The NLF of South Vietnam. Hal 26

[12]Trager.Why Vietnam?. Hal : 56

[13]George K. Tanham dalam Communist Revolution War, hal 4

[14]Ibid. Hal ; 4

Panca Wardhana: Usaha melacak konsepsi pendidikan di Era Demokrasi Terpimpin

Read

3 Comments

Prof. Dr. Prijono (Doc UI)

Sangat jarang ada tulisan sejarah pendidikan di Indonesia yang detail atau paling tidak komperhensip membahas pendidikan di periode Demokrasi Terpimpin. Sering sekali diberbagai tulisan atau buku menempatkan atau menuliskan sejarah pendidikan periode ini sebanyak satu lembar atau paling maksimal satu setenga lembar dalam ukuran buku (A4 dibagi dua).

Sementara ada dua pilihan kenapa itu bisa terjadi. Pertama mengenai sumber. Tidak banyak yang bisa ditemukan dalam Perpustakaan Nasional, Pusat Kurikulum atau pun Arsip Nasional Indonesia mengenai bahan bahan terkait pendidikan di periode ini. Kalau ada yang bilang di luar sana ada bahan mengenai ini, tentu itu bukan barang baru lagi. Hampir setiap periode dari penggalan sejarah Indonesia tersimpan di luar sana. Bahkan arca-arca peninggalan candi Jawa Tengah dan Timur pun masih ada di belakang rumah cicit pembesar kolonial sebagai hiasan taman. Yang kedua, banyak orang dan sering kali akademisi menilai dominasi politik serta konfrontasi mewarnai dinamika sejarah pada periode ini, sehingga anggapan tentang tidak ada prioritas kerja dalam kementerian pendidikan pada saat itu menjadi pembenaran para peneliti atau pengamat pendidikan.

Tulisan ini adalah usaha untuk mencari serpihan-serpihan sejarah pendidikan masa Demokrasi Terpimpin yang hilang dari peredaran catatan sejarah. Menjadi penting mengingat tidak akan utuh sebuah baju jika saja bagian lengan sebelah kanan atau kiri tidak dirajut. Meskipun di alam modern ini ada tren style pakaian yang kemudian disebut “tangan buntung”.

Lintas Pendidikan Nasional

Dalam perkembangannya modernisme memandang pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Bukan sebaliknya, pendidikan yang menjadi tujuan. Negara modern Indonesia sejak dikabarkan kepada dunia luas meyakini salah satu alat untuk mencapai kemajuan setelah sebelumnya hancur lebur oleh kolonialisasi adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan. Jauh-jauh hari Ki Hadjar Dewantara dengan Taman Siswanya mempersiapkan manusia-manusia Indonesia agar siap memasuki alam kemerdekaanya kelak. Begitu juga dengan Tan Malaka dalam buku SI Semarang Onderwijs (1921) nya menginginkan anak-anak punya bekal nanti di zaman kemodalan[1].

Timpangnya kehidupan sosial serta politik di era kolonial adalah kenyataan pahit yang harus diterima bangsa ini. Kondisi di atas justru memicu sebagian orang untuk bersiasat baik di level fikiran hingga tindakan dengan secepatnya membentuk tim dalam sidang PPKI yang di dalamnya ada sub-kepanitian Pendidikan dan Pengajaran. Di dalamnya membahas tentang perencanaan pendidikan nasional. Tercatat keanggotaan tim ini terdiri dari pembesar-pembesar pendidikan Indonesia seperti Ki Hadjar Dewantara sebagai ketua, Ki Bagus Hadikusumo, KH Mas Mansur, Prof Asikin, Prof Husein Djajadiningrat dan Prof Ir Rooseno sebagai anggota.

Ki Hadjar Dewantara ditunjuk untuk menjadi Menteri Pengajaran pertama. Tugas penting pertamanya adalah menyusun pedoman pendidikan dan pengajaran baru yang sesuai dengan dasar Negara. Jiwa pendidikan kolonial harus diganti secara revolusioner[2]. Di zaman peralihan itu pendidikan mendapat ruang sebagai tempat memproduksi pengetahuan dan manusia yang bermental merdeka dan berani mewakafkan dirinya atas nama kesatuan dan pertahanan bangsa dan Negara.

Pada tahun 1947 Mr. Suwandi diangkat sebagai menteri pendidikan. Saat itu dilantik 52 orang yang disiapkan untuk membahas susunan persekolahan yang baru, bahan ajar baru serta rencana pelajaran untuk tiap jenjang pendidikan. Pada bulan April 1947 diselenggarakan pertemuan musyawarah pendidikan yang akan membahas tentang persoalan persoalan dasar dalam dunia pendidikan. Dari pertemuan ini menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa Indonesia harus menciptakan masyarakat baru atas dasar nilai-niai baru di dalam masyarakat. Mempererat semangat gotong royong, memperhatikan peran wanita serta membangun masyarakat kea rah hidup yang berjiwa bebas lagi cerdas berdasarkan Pancasila[3].

Hal ini diperkuat kembali dengan pertemuan kongres pendidikan di Jogjakarta pada tahun 1949. Beragam tema dibicarakan mulai dari pendidikan dasar, kesenian, kemiliteran, kepolisian hingga pendidikan untuk kelompok minoritas Tionghoa. Nah, yang menarik adalah pemaparan makalah dari Drs. A Sigit yang berjudul Masalah Pendidikan Pengajaran di Indonesia. Ia menawarkan gagasan tentang keharusan Indonesia untuk menemukan sintesa antara komunisme dan kapitalisme yang menjamin keadilan sosial, kemerdekaan berfikir dan meninggalkan sikap feodalnya.

Rangkaian pertemuan serta hasil dari kesepakatan di atas juga menjadi rujukan atas dokumen politik pendidikan yang dituangkan kedalam UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. Di mana di dalamnya tertulis tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Akan tetapi di waktu yang bersamaan kita juga perlu menengok kondisi sosial politik yang memperngaruhi jalannya pendidikan di Indonesia.

Kesepakatan KMB memberikan sedikit dampak yang menguntungkan bagi tata kelola kenegaraan. Dengan kesepakatan itu, pengebombardiran wilayah Indonesia secara fisik bisa sedikit teratasi. Namun keuntungan itu tidak berdampak kepada kedaulatan tanah air ini untuk bisa lepas dari cengkraman neo-kolonialisme. Bisa dibayangkan secara mendadak Indonesia harus menerima bebehan hutang untuk pertamakalinya di tengah kondisi yang masih sangat porak-poranda. Kemudian Negara diminta untuk mengembalikan seluruh aset-aset perusahaan-perusahaan milik Belanda yang tersebar diseluruh Indonesia, dan salah satunya adalah tanah perkebunan milik Belanda Deli Planters Vereeniging. Ini tanda melalui kesepakatan itu, dan perubahan peta pemerintahan menjadi Demokrasi yang parlementarian sesuai pesanan politik barat, Indonesia dipaksa untuk bunuh diri.

Jatuh bangun kabinet menjadi fakta saat demokrasi kepartaian menjadi klaim atas keterwakilan masyarakat dalam berpolitik juga dalam bernegara. Pertarungan antar partai antar ideologi terlihat seperti pertarungan anak-anak. Tanpa konstruksi yang jelas. Kekacauan politik dianggap sebagai pesta demokrasi. Apakah ini berdampak kepada konstruksi pendidikan nasional yang sedang dan akan dibangun ? untuk hal ini saya tidak akan menjawab secara langsung. Tetapi mari kita lihat.

UUDS-1950 adalah acuan bernegara yang menggantikan Konstitusi RIS setahun sebelumnya. Sistem politik di Indonesia diatur disana menjadi Demokrasi Parlementer yang kemudian banyak orang menyebutnya dengan demokrasi liberal. Apakah pengajaran juga di \atur disana? Pada pasal 30 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa memilih pelajaran yang akan diikutkan adalah bebas, selanjutnya bahwa mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan yang dilakukan terhadap itu menurut undang-undang. Di lain pihak juga ada peraturan yang membebaskan pihak swasta membangun sekolah tanpa tujuan dan materi yang jelas. Sekolah-sekolah gurem ini dinilai hanya mengedepankan pencarian untung ketimbang memajukan masyarakat Indonesia.

Demokrasi liberal membawa semangatnya sendiri terhadap pendidikan. Secara kualitatif mengaburkan pendapat tentang arah masyarakat yang bebas dari lingkaran kapitalisme dan komunisme. Dampak langsung yang tak terelak kan dari kebebasan ini adalah Indonesia menjadi ladang yang subur bagi “perang dingin” untuk berebut pengaruh di dunia pendidikan Indonesia. Sementara kelompok patriotik dalam negeri disibuk kan dengan hasrat berkuasa, mau menang sendiri sehingga kita hanya bisa menyaksikan jatuh bangunya kabinet dipanggung sejarah politik Indonesia periode Demokrasi Liberal ini.

Dengan bantuan teknokrat PSI saluran beasiswa Amerika Serikat dapat berkucuran dengan deras ke berbagai instansi. Di dunia Perguruan Tinggi pada tahun 1957, Fakultas Ekonomi Indonesia mengadakan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Berkeley California. Hubungan ini menurut Harsja Bachtiar secara substansi berdampak kepada restrukturisasi kurikulum dan metode pengajaran yang ada di universitas^{^[4]} saa itu. Kebebasan dalam investasi (menanamkan pengaruh) di dunia pendidikan juga dilakukan oleh pihak Angkatan Darat (AD) dengan cara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menggandeng Amerika Serikat sebagai mitra kerjanya. Sejak tahun 1950 hingga awal tahun 1960an paling tidak sudah ada 2050 perwira yang dididik diberbagai program^{^[5]} di Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa program pendidikan yang difasilitasi oleh pihak Amerika ini tidak hanya yang berhubungan dengan dunia kemiliteran, akan tetapi juga muncul kelas-kelas tentang politik dan ekonomi.

Yang paling realistis dikerjakan oleh kementerian pendidikan di periode Demokrasi Liberal dan memberikan dampak yang cukup siknifikan adalah program PBH (Pemberantasan Buta Huruf). Di sekolahan, universitas, perkantoran, di balai-balai desa, kecamatan hingga kantor-kanor partai digunkan sebagai ruang kelas untuk program PBH tersebut. Hampir semua orang baik pemangku kepentingan, partai politik dan ormas maupun individu berbondong-bondong meramaikan kegiatan ini guna mendorong masyarakat Indonesia melek huruf.

Tahun Rediscovery of Our Revolution

Pada tahun 1959 bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang keempat belas, Presiden Soekarno memberikan amanatnya yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik. Tahun ini dianggap penting karena dari empat belas tahun perjalanan bangsa Indonesia Merdeka, sepuluh tahun belakangan masa itu dianggap pahit ;

Tahun 1959 adalah dalam mana kita, -- sesudah pengalam pahit hampir sepuluh tahun – kembali kepada Undang Undang Dasar Revolusi (1945). Tahu 1959 adalah tahun dalam mana kita kembali pada jiwa Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun “ Rediscovery of our Revolution”^{^[6]}.

Dekrit Presiden pada tahun 1959 menjadi penanda atas dibubarkanya sistem Demokrasi Liberal. Indonesia memasuki sebuah era dimana Demokrasi tidak bisa lagi berjalan secara anarki seperti tahun-tahun sebelumnya. Bongkar pasang kementerian juga dilakukan. Kementerian pendidikan diisi oleh Dr. Prijono yang memiliki latar belakang politik Murba dan berhasil mendapatkan gelar dokoralnya di Perancis pada bidang sastra. Di tahun 1954 bulan Desember ia dianugerahi Penghargaan Perdamaian Stalin oleh Uni Soviet.

Tak lama setelah keluar surat pengangkatan kembali dirinya sebagai Menteri Pendidikan, Prijono menginstruksikan retooling aparatur dan usaha-usaha kementerian PP dan K sebelumnya. Segera dengan cepat membentuk tim prenecanaan kerja kementerian untuk menangkap proyeksi besar Sukarno dalam dunia pendidikan yang kemudian menghasilkan konsepsi tentang pendidikan bernama Panca Wardhana. Konsepsi ini sebagai sebuah produk politik dan gagasan menjadi penting dilihat tanpa meninggalkan konteks politik yang sedang berlangsung. Suasana perang dingin yang menyelimuti dunia berlangsung dengan cepat. Dan dari awal Indonesia mengambil posisi untuk tidak terlibat dalam satu kelompok identitas tertentu.

Arah pendidikan nasional sejak saat itu berkiblat kepada Manifesto Politik (Manipol). Di dalam Manipol disebutkan bahwa pendidikan harus bertujuan melahirkan tenaga-tenaga ahli yang patriotik, demokratik dan manipolis. Sistem pendidikan yang berwatak Manipolis harus menyiapkan manusia baru, kader pembangunan yang ahli, patriotik, demokrat serta bercita-cita sosialisme.^{^[7]}

Panca Wardhana sebagai sebuah gagasan yang—paling tidak diakuinya sendiri dalam pidato kenegaraan 17 Agustus tahun 1964^{^[8]}—merupakan sumbangan pemikiran Sukarno terhadap pendidikan, hal ini kemudian dimanifestasikan ke dalam skema pendidikan nasional dalam bentuk kebijakan yang memang dibutuhkan sebagai sebuah saluran untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentang Pokok-Pokok Revolusi Indonesia serta Program Umum Revolusi Indonesia.

Melalui pendidikan, masyarakat Indonesia diharapkan bisa bersatu dalam fikiran maupun tindakan untuk menyelesaikan tahapan revolusi Indonesia^{^[9]} dan hampir seluruh instansi pemerintahan juga angkatan bersenjata diharuskan mempelajari pokok pokok dari revolusi ini.

Konsepsi Pendidikan Panca Wardhana

Panca Wardhana sebagai sebuah ikhtiar untuk membangun Pendidikan Nasional Indonesia. Panca Wardhana adalah dokumen politik Pendidikan Nasional Indonesia yang pernah ada. Konsep ini juga pernah tercatat dalam UNESCO dan melalui Kepala Misi UNESCO untuk Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “The Five Principles of Education” yang berisi:

Perkembangan Cinta Bangsa dan Tanah Air, Moral, Nasional/ Internasional/ Keagamaan
Perkembangan Intelegensia
Perkembangan Emosional, Artistik atau Rasa Keharuan dan Keindahan Lahir Batin
Perkembangan Kerajinan Tangan
Perkembangan Jasmani^{^[10]}.

Sistem ini dibangun tidak hanya untuk mencapai cita-cita nasional yang sifatnya tetap seperti yang ada di UUD 1945. Lebih dari itu, Sistem Panca Wardhana juga disesuaikan dengan taraf revolusi Indonesia yang membutuhkan pemuda-pemuda/kader-kader pembangunan yang mumpuni di segala bidang. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan yang diinginkan segera dibentuk.

Pasal demi pasal di atas lebih terlihat konsepsi pendidikan yang patriotik, sangat kental nuansa nasionalismenya begitu juga dengan kemanusian di dalamnya. Pengetahuan serta emosional pribadi manusia Indonesia terintegrasi rasa keindahan dan keharuan yang tinggi baik lahir maupun batin. Kondisi ini menjadi harapan ketika pengetahuan dan tindakan berjalan beriringan menyelesaikan tugasnya hingga mencapai Indonesia yang adil dan makmur.

Pada tahun 1965, keluar Penetapan Presiden No. 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional. Dari Penpres tersebut ditetapkan bahwa nama sistem pendidikan nasional Indonesia adalah Sistem Pendidikan Pancasila yang berdasarkan pula atas amanat Presiden bahwa dasar-dasar dan isi moral pendidikan nasional adalah Pancasila dan Manipol/USDEK. Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Penpres No. 19 Tahun 1965 yang menyebutkan tentang semua kegiatan itu diatur dalam sebuah kurikulum agar mampu mencapai masyarakat adil dan makmur^{^[11]}.

Ada pun penjelasan mengenai pandangan negara (kekuasaan) melihat dan memahami sebuah krangka bangunan pendidikan mulai dari kurikulum hingga evaluasi pembelajarn sebagai beikut :

Kurikulum

Kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi objektif masyarakat Indonesia yang pada saat itu sedang terus bergerak ke arah yang lebih revolusioner, dengan isi jiwa yang dimiliki berdasarkan semangat kepercayaan dan rasa taqwa kepada Tuhan YME, secara berkeadaban sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Semangat perikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia atas semangat membangun dunia baru yang terbebas dari imperialisme dan kolonialisme, kemudian semangat musyawarah untuk mufakat dan gotong royong. Penjelasan jiwa/isi dari kurikulum tersebut sangat mewakili apa-apa saja yang menjadi bab-bab inti dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Namun demikian, setelah Oktober 1965 konsepsi ini (Panca Wardhana) malah dianggap/dituduh sebagai sesuatu yang menghianati Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Yang na’as adalah ketika salah satu mantan wakil presiden Indonesia menyatakan dengan nada pesimis tentang pendidikan Indonesia dengan kurikulumnya belum mampu menemukan hal yang menggembirakan^{^[12]}. Justru pada saat pendidikan Indonesia belum mampu membaca kebutuhan masyarakatnya, pemerintah malah menjadikan ukuran pendidikan Barat sebagai sebuah patokan kebijakan pendidikan seperti konsep standarisasi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk Ujian Nasional. Mengglobalnya jaringan politik ekonomi yang sampai-sampai menghilangkan batas-batas negara sebagai otonomi dunia justru dihadapi oleh Indonesia dengan semakin mempertajam persaingan individu. Negara beserta aparatusnya justru melepas begitu saja masyarakat Indonesia yang dalam beberapa penelitian dinilai belum siap mengahadapi persaingan ini. Hal ini kemudian menjadi kontras dengan bagaimana Sukarno memandang pendidikan (kurikulum) dan pemerintah hari ini dengan situasi yang tidak jauh berbeda.

Bahan ajar

Mata pelajaran yang dirancang kemudian disebut Rentjana Pelajaran dan Pendidikan TK-SD/SMP, SMA Gaja Baru ini berisikan bukan semata-mata rentetan bab-bab dari berbagai jenis mata pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik, akan tetapi segi-segi kependidikan yang tersimpul dalam tiap mata pelajaran mendapat sorotan yang tajam di dalamnya.

Mata pelajaran-mata pelajaran seperti Sejarah Nasional, Musik, Kesusastraan serta Ilmu Bumi juga dipakai untuk tujuan menempatkan Panca Wardhana sebagai sebuah sistem. Ada pun penjelasan mengenai mata pelajaran sejarah adalah agar siswa diharapkan mampu untuk kemudian lebih mengenal dan percaya diri tentang siapa sebenarnya jati dirinya melalui pengenalan jati diri bangsanya, bangsa Indonesia yang selama ratusan tahun berjuang mengusir kolonialisme. Musik dan Kesusastraan dipakai untuk menopong perkembangan emosional dan artistik dalam berkehidupan. Sedangkan untuk membentuk intelegensia yang maju, dipakai cara-cara yang klasik seperti menulis, membaca serta berhitung untuk mengasah ruh intelektualnya.

Sekalipun Panca Wardhana tidak bisa diterjemahkan begitu saja ke dalam bahasa sekolah di beberapa pembagian mata pelajaran, namun ada sebuah upaya dari segenap masyarakat—tidak hanya Kementerian Pendidikan—untuk menyempurnakannya menjadi sebuah Rencana Pendidikan dilakukan. Pada tahun 1962^{^[13]}, Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Kerja Direktur-Direktur Taman Kanak-Kanak, SMP dan SMA Negeri Maupun Swasta seluruh Indonesia di Bandung.

Pertemuan itu menghasilkan sebuah buku rumusan induk tentang pembelajaran, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas yang disempurnakan lagi pada tahun 1964 menjadi Rencana Pembelajaran Gaya Baru. Di dalam Rencana Pembelajaran hasil pertemuan itu, maka untuk Sekolah Menegah Pertama dan Atas mulai dihapuskan sistem kelas yang membagi mereka menjadi kelas A dan B di sekolah, hal ini memungkinkan para siswa untuk menerima mata pelajaran yang sama dan secara tidak langsung membuat psikologis para siswa membaik karena mereka merasa sederajat sebagai sesama manusia tanpa pandang dari latarbelakang apa keluarganya.

Selain itu juga ada penambahan mata pelajaran baru yaitu Ilmu Administrasi dan Kesajahteraan Keluarga, dengan maksud semata-mata untuk memberikan bekal keterampilan kepada para siswa untuk dapat terjun kemasyarakat^{^[14]}. Di tingkatan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Rencana Pendidikan Gaya Baru ini pendidikan menekankan kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan masyarakatlah yang menentukan isi bahan pelajaran serta kearah mana anak didik harus berkembang dengan catatan tidak bertentangan dengan filsafat dan dasar negara.

Bahan ajar yang disampaikan kepada siswa hanya berguna sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan terselengarakanya masyarakat adil makmur dan bukan menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Kementerian Pendidikan mengarahkan perkembangan anak menjadi manusia Pancasila yang antara lain bertanggung jawab atas terselenggarakan nya masyarakat adil dan makmur^{^[15]}.

Rencana Pembelajaran ini berisikan bukan hanya kumpulan bab-bab dari berbagai mata pelajaran yang harus diajarkan akan tetapi segi-segi kependidikan yang tersimpul dalam tiap mata pelajaran mendapat sorotan yang tajam pula di dalamanya. Tujuan besar dari rencana pembelajaran gaya baru seperti yang tertulis dalam hasil rapat para direktur SMA Negeri dan Swasta seluruh Indonesia adalah mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing kemampuan dan kesanggupan sebagai anggota masyarakat selain itu mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan yang sesuai dengan bakat dan minat masing masing serta keperluan masyrakat, sehingga tamatannya mempunyai dasar dasar ilmu dan kecakapan seperlunya untuk mengembangkan dirinya terutama pada lembaga-lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari pada SMA tetapi juga pada lembaga lembaga masyarakat lainya yang memerlukan SMA sebagai dasarnya^{^[16]}.

Prinsip-Prinsip Umum Evaluasi Pendidikan

Secara umum evaluasi pembelajaran adalah tahap akhir yang digunakan oleh sekolah/pendidikan untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa dekatkah hasil pembelajaran dengan tujuan Pendidikan Nasional. Evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang dimilikinya siswa bisa tahu gambaran perolehan akan dirinya sendiri. Selanjutnya bahwa prinsip evaluasi ini berpegang kepada semangat ;

a. Evaluasi merupakan alat bimbingan dan bukan untuk menghukum anak

b. Evaluasi harus dilakukan dalam frekuensi yang dekat untuk menutup kemungkinan keterlanjuran dari usaha salah mendidik.

c. Evaluasi harus meliputi segenap segi keperibadian anak sesuai dengan tujuan pendidikan. dan tidak hanya menunjukkan pada beberapa aspek saja melainkan kesemuanya.

d. Evaluasi harus ditujukan untuk mengenal lebih jauh siapa anak didik dalam rangka tujuan pendidikan nasional.

e. Evaluasi bukan hanya ditujukan untuk menentukan proses berhak atau tidaknya siswa naik kelas, melainkan mendorong anak untuk lebih maju lagi mulai dari dalam fikiran sampai tindakan.

f. Evaluasi harus dilakukan dengan cara yang seobjektif mungkin dan kontinyu.

g. Evaluasi harus diselenggarakan secara desentralisasi.

h. Evaluasi harus bersifat test-skolastik.

i. Evaluasi harus bersifat multidimensional.

j. Dalam penentuan yang akhir ini perlu diperhatikan pula kemajuan-kemajuan anak di sekolah dan penilaian guru berdasarkan observasi langsung dan kontinu

[1] Tan Malaka. SI Semarang & Onderwijs

[2] Suhardi HP dkk. Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan. 1986 Dept Pen dan Kebudayaan

[3] Prof. soegarda 84

[4] Harsja W Bachtiar, Indonesia, hal. 27 dalam Sosial Sciences in Asia Vol. II no.33 UNESCO

Press, Paris, 1976.

[5] Rudolf Mrazek, The United States and The Indonesia Military, 1945-1966, Vol I, Oriental

Institue in Academi, Prague, 1978, hal. 124 dalam Nasir Tamara, Mengkaji Indonesia, Bentang,

Yogyakarta, 1999.

[6] Pidato Sukarno tanggal 17 Agustus 1959; Penemuan Kembali Revolusi Kita. dalam buku Departemen Penerangan RI. Haluan Politik dan Pembangunan Negara. Hal; 40

[7] Pendidikan Mengabdi Manipol”. Prasaran disampaikan dalam Kongres I Lembaga Pendidikan pada bulan Juli 1962, hal; 10. Dikutip dalam makalah Dr. Umasih, M.hum. Penyusupan Komunisme Dalam Pelaksanaan Pendidikan Panca Wardana. Jakarta 2011

[8] Sukarno, Tahun Vivere Pericoloso (Tahun yang Penuh Bahaya) Tahun 1964

[9] Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1965, tentang Pokok Pokok Sistem

Pendidikan Nasional Pancasila

[10] Prof. Poerbakawatja, Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka, (Jakarta; Gunung Agung,

1970), hal. 420.

[11] Drs. Estiko Suparjono, Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, (Djakarta: Bhratara, 1966),

hal. 76.

[12] Boediono, Pendidikan Kunci Pembangunan, dalam Surat Kabar Kompas , 27 Agustus 2012.

[13] Suradi Hp dkk, Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Departemen P dan K, 1986), hal. 127.

[14] Ibid, hal. 128.

[15] Dept. PD dan K, Rentjana Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, (Djakarta:

Dept. PD dan K, 1964), hal. 8.

[16] Dept. PD dan K, Rentjana Peladjaran dan Pendidikan SMA Gaja Baru (Djakarta: Dept. PD dan K, 1964), hal. 3.